Pemprov DKI Jakarta Diminta Tunda Penonaktifan e-KTP Warganya yang Pindah hingga Pilkada 2024

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Legislator DKI Jakarta mendesak pemerintah daerah agar menunda kebijakan penonaktifan e-KTP warganya yang pindah ke daerah lain.

Pengawas Pemprov DKI Jakarta itu meminta agar kebijakan tersebut ditangguhkan sampai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada November 2024 mendatang selesai.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, pihaknya telah meminta eksekutif agar menunda kebijakan tersebut sampai rangkaian Pemilu selesai hingga tingkat Pilkada.

Harapannya, masyarakat yang ber-KTP DKI tetap bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu nanti.

“Iya (ditunda) setelah Pemilu, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait DPT (daftar pemilih tetap) makanya kamirekomendasikan ganti (dari maret) jadi setelah Pemilu. Itu keputusannya sudah lama,” kata Mujiyono pada Senin (26/2/2024).

Mujiyono mengatakan, penonaktifan e-KTP jelang Pemilu berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat.

Baca juga: Dinas Dukcapil Pastikan KTP Warga Jakarta yang Belum Berubah Jadi DKJ Tetap akan Berlaku

Apalagi jika masyarakat yang awalnya tinggal di Jakarta, mendadak pindah ke daerah lain tanpa melapor kepada perangkat RT/RW maupun Kelurahan.

“Kemudian RT/RW nya sendiri juga nggak tahu, ini warga tercatat di saya, ada di mana juga nggak tahu makanya mereka jadi semacam nggak bertanggung jawab atas warga di situ. Apalagi pas pencoblosan Pemilu baru pada datang (DPT),” imbuhnya.

Karena itulah, kata dia, perangkat RT dan RW merasa keberatan dengan penonaktifan e-KTP warganya jelang Pemilu.

Di sisi lain, RT dan RW juga diperintahkan Lurah untuk melakukan verifikasi data penduduk yang dinonaktifkan.

Meski demikian, kata dia, tidak semua Lurah berani melakukan hal itu karena penonaktifan e-KTP warga berimplikasi pada layanan kependudukan mereka.

Selain itu, menonaktifkan NIK seseorang juga berimplikasi pada hal lain.

Baca Juga  Tegas! Heru Budi Kerahkan Anak Buah Bongkar Saluran Air yang Ditutup Warga demi Cegah Banjir

“Risikonya salah satunya untuk urusan perbankan nggak akan bisa dipakai. NIK dinonaktifkan kemudian dia ada bertransaksi di bank, itu akan kedetect (terbaca), e-KTP tidak bisa digunakan,” ungkapnya.

Baca juga: Dinas Dukcapil DKI Telah Menerima Daftar Pemilih Tambahan di Jakarta sebanyak 117 Ribu

Diketahui, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan sosialisasi penataan dan pernetiban administrasi kependudukan sejak September 2023.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *