Giliran PKS Ingatkan Presiden Joko Widodo: UU IKN Bisa Diubah

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA–Partai Keadilan Sejahtera (PKS) KS memberi reaksi terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo atas proyek Ibu Kota Nasional (IKN) di Kalimantan Timur.

PKS melalui salah satu Ketua DPP Al Muzzammil Yusuf membalas pernyataan Presiden.

Dia memgingatkan Presiden bahwa Undang-Undang bisa diubah, termasuk UU IKN.

Menurut Muzzammil memastikan, partainya akan bekerja keras untuk mengubah undang-undang jika nantinya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) terpilih sebagai presiden dan wakil presiden terpilih serta PKS menang dalam Pemilu 2024.

Bagi dia, mengubah kembali UU soal IKN adalah sah untuk dilaksanakan.

“Oh ya gak papa kalau Presiden mengingatkan kami bahwa IKN sudah jadi.

Baca juga: Jika Menang Pemiliu PKS Batalkan IKN, Presiden Jokowi: Lanjut Terus Sudah Ada Undang-undangnya

Tapi mungkin beliau lupa Undang-undang kan bisa diubah, PKS kan ada di DPR, mengubah undang-undang kan sah, tugas DPR kan salah satunya tugas legislasi,” kata Muzzammil di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Ia menuturkan Fraksi PKS DPR selalu menolak UU IKN saat masih dalam proses legislasi di DPR. Dia menyampaikan, produk legislasi itu masih butuh pematangan.

“Ya kita kan dua kali, Januari 2022 kan pengesahan yang pertama, diubah Oktober 2023, dalam waktu setahun 9 bulan sudah diubah. Kan persiapan berarti kurang matang itu kan.

Ya kita ke depan kita akan memperjuangkan melalui DPR dong, perjuangan DPR kan ya, panggung resminya ada di DPR,” ucapnya

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ambil pusing dengan pernyataan elit PKS yang akan membatalkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN, Kalimantan Timur, apabila menang di Pemilu 2024.

Menurut Presiden opini atau pendapat boleh boleh saja di negara demokrasi.

Baca Juga  Bertemu Petani di Sukoharjo, Ganjar Dapat Aduan Pupuk Bersubsidi Alami Kelangkaan

“Ya itu pendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silakan,” kata Jokowi usai acara Gerakan Tanam Pohon Bersama di Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, (29/11/2023).

Baca juga: Jika PKS Menang Pemilu, DKI Jakarta Ibu Kota Negara, IKN Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Hanya saja Presiden mengingatkan bahwa pembangunan IKN memiliki payung hukum yakni undang undang. Pemindahan ibu kota ke Nusantara, Kalimantan Timur merupakan amanat undang-undang.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *